Buku Referensi : Pola Hubungan Legislatif dengan Eksekutif dalam Program Pembangunan Daerah Pemilihan

Berdasarkan Data Temuan Penggunaan Dana Aspirasi Untuk Kepengan Percepatan Pembangunan Daerah Pemilihan, Tahun 2022, menunjukan lemahnya peran Parlemen dalam DPR dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dalam hal anggaran. DPR perlu diberikan penguatan pengaturan perundang-undangan yang menjadi payung dalam memperjuangkan percepatan pembangunan daerah pemilihan saat menyampaikan janji-janji kampanye. DPR diharapkan semakin berperan dalam proses penganggaran negara yang pro terhadap rakyat, tanpa harus melalui dana aspirasi yang ternyata memiliki problem ketatanegaraan berupa tumpang tindihnya kewenangan maupun implikasi berupa patronase politik yang membuat perpolitikan menjadi tidak sehat.