-
Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Proses Perkara Desersi Bagi Anggota Tni Yang Berkeadilan
Sebuah buku referensi yang mengupas tentang konstruksi hukum pada TNI yang memerlukan keadilan.
-
Konstruksi Hukum dalam Upaya Pelayanan Kesehatan
Sebuah buku referensi yang mengupas tentang Konstruksi Hukum dalam Upaya Pelayanan Kesehatan. Buku ini disusun berlandaskan studi ilmu hukum dengan landasan pokok keilmuan yakni aspek ontology (realitas sosial), epistemology (temuan interaksi antara hukum dan perilaku kesehatan), dan axiology (nilai, etika, moral).
-
Dinamika Penyelesaian Keperdataan di Pedesaan
Sebuah buku referensi yang mengupas tentang penyelesaian sengketa hukum keperdaan di pedesaan. Buku ini mengupas dari segi konseptual maupun implementasinya bahwa kepala desa secara hukum mempunyai peran yang kuat dan lebih terjangkau untuk menyelesaikan masalah keperdataan.
-
Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Bidan Terhadap Pemasangan IUD dan Implan dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Sebuah buku referensi yang mengupas tentang profesi bidan dalam pemasangan KB IUD dan implan. Buku ini mengupas tentang beberapa faktor yang menyebabkan ketidakprofesionalan bidan dalam pemasangan KB tersebut. Diantaranya bidan merasa kurang nyaman, kurangnya percaya diri. Sehingga diperlukan peningkatan kompetensi Bidan melalui pelatihan CTU yang berkesinambungan.
-
Pengaturan Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Metode Laba Kotor
Sebuah buku referensi yang mengupas tentang model pemungutan yang dapat dipakai dan realistis untuk dijalankan di Indonesia adalah model pemungutan PPN dengan menggunakan metode VAT with Gross Profit Margin Method (GPM Method) atau Pemungutan PPN Metode Laba Kotor sebagai kebaruan atau novelty.
-
Buku Referensi : Kebijakan Deradikalisasi Narapidana Terorisme
Penyusunan buku sebagai wujud keprihatinan penulis terhadap pelaksanaan formulasi kebijakan deradikalisasi bagi narapidana terorisme menuju reintegrasi sosial di LAPAS yang memerlukan perhatian serius setiap individu pelaku Tindak Pidana Terorisme, keluarga maupun lingkungan sosialnya.
-
Buku Referensi : Pola Hubungan Legislatif dengan Eksekutif dalam Program Pembangunan Daerah Pemilihan
Berdasarkan Data Temuan Penggunaan Dana Aspirasi Untuk Kepengan Percepatan Pembangunan Daerah Pemilihan, Tahun 2022, menunjukan lemahnya peran Parlemen dalam DPR dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dalam hal anggaran. DPR perlu diberikan penguatan pengaturan perundang-undangan yang menjadi payung dalam memperjuangkan percepatan pembangunan daerah pemilihan saat menyampaikan janji-janji kampanye. DPR diharapkan semakin berperan dalam proses penganggaran negara yang pro terhadap rakyat, tanpa harus melalui dana aspirasi yang ternyata memiliki problem ketatanegaraan berupa tumpang tindihnya kewenangan maupun implikasi berupa patronase politik yang membuat perpolitikan menjadi tidak sehat.